Perlakuan Akuntansi untuk Perdagangan Emisi

Sadjiarto, Arja (2010) Perlakuan Akuntansi untuk Perdagangan Emisi. In: Seminar Nasional dan Call For Papers Lingkungan Hidup 2010 "Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Lingkungan Hidup dalam Menghadapi Perubahan Iklim", October 2, 2010, Petra Christian University, Surabaya.

Microsoft Word Download (95Kb)

Abstract

Protokol Kyoto yang diterbitkan sebagai salah satu usaha pengurangan emisi telah menciptakan skema perdagangan emisi dalam bentuk cap and trade schemes. Skema ini didesain untuk mempertimbangkan efisiensi dalam pengurangan emisi yaitu dengan memberikan perhargaan bagi entitas yang telah mematuhi dan memenuhi target pengurangan emisi, bahkan penghargaan bagi entitas yang dapat menurunkan emisi pada tingkat yang paling banyak. Skema ini diciptakan ketika pemerintah atau lembaga regulator lain di suatu negara menetapkan “cap” (tutup) atau batas emisi yang diijinkan per tahun dan batas ini akan semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu. Pemerintah menciptakan suatu hak yang lebih banyak disebut sebagai ‘allowances’, yaitu tiap allowances memberikan hak kepada pemegangnya untuk menghasilkan emisi sebanyak satu ton CO2 atau gas setara CO2. Allowances ini dapat diberikan secara gratis oleh pemerintah atau diperjualbelikan melalui pasar atau lelang. Pihak yang memiliki emisi lebih besar dari batas yang ditetapkan harus membeli allowances tambahan sebagai kompensasinya. Sementara pihak yang berhasil menekan emisi di bawah batas, berarti memiliki cadangan allowances yang dapat diperjualbelikan atau dipakai sendiri di masa yang akan datang. Jika ‘cap’ atas emisi gas rumah kaca terus menurun atau semakin ketat, maka allowances akan menjadi sumberdaya yang langka. Dengan sendirinya, karena kelangkaannya itu, maka allowances akan memiliki ‘harga’ yang kemudian didefinisikan sebagai ‘harga karbon’. Harga allowances saat kini dan masa datang digunakan oleh dunia bisnis dalam keputusan operasi dan investasi karena akan mempengaruhi besaran emisi yang dihasilkan. Dengan adanya harga karbon, investasi diarahkan supaya menggunakan teknologi rendah emisi dan pola konsumsi diubah agar menggunakan karbon lebih sedikit. Akuntansi melihat hal ini sebagai suatu hal yang mulai harus dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan. Adanya allowances berarti adanya aset bagi perusahaan karena allowances memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Di sisi lain, bagi entitas yang harus membeli allowances di masa depan berarti harus mencatat adanya kewajiban karena di masa depan ada pengorbanan ekonomis untuk mendapatkan sumberdaya tersebut. Allowances dapat dicatat sebagai aset tidak berwujud, persediaan atau derivatif, tergantung dari posisi entitas yang mencatatnya. Pengakuan awal atas perolehan allowances yang disarankan adalah dengan mencatatnya pada harga perolehan (at cost). Pengukuran setelah pengakuan awal mengikuti nilai pasar (at market value) atau nilai wajar (at fair value) jika menggunakan model revaluasi. Dunia akuntansi belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan akuntansi untuk perdagangan emisi, meskipun sampai saat ini analisis dan pembicaraan mengenai hal ini terus dilakukan oleh International Accounting Standard Board yang menerbitkan International Accounting Standard. Dalam konteks Indonesia, standar akuntansi keuangan di Indonesia saat ini sudah mengacu pada penerapan International Accounting Standard dan International Financial Reporting Standar. Entitas di Indonesia perlu menyiapkan diri untuk memahami perlakuan akuntansi perdagangan emisi yang sedang ditawarkan untuk nantinya dijadikan standar, karena bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti cap and trade schemes juga akan diterapkan di Indonesia. Kata kunci: akuntansi perdagangan emisi, allowances, cap and trade schemes

Actions (login required)