KEBIJAKAN DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEMBANGUN KOTA INKLUSIF DAN TOLERAN

Kebijakan publik yang memberi kebebasan berekspresi sesuai dengan agama dan etnis di ruang publik menjadi kunci terciptanya kota yang inklusif. Sikap masyarakat sipil, terutama pemimpin agama juga memperkuat kondisi ini. Hal ini terlihat dalam praktik kebebasan beragama di Desa Soditan, Kecamatan Lasem di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penganut ajaran Tri-Darma dapat melaksanakan prosesi keagamaan di sepanjang jalan desa ketika memperingati hari lahir Mak Co pada tahun 2012. Paper ini akan menjawab pertanyaan, bagaimana sikap para pejabat pemerintahan lokal dan pemimpin agama dalam membangun kota yang inklusif dan toleran. Apa saja yang mempengaruhi mereka bersikap toleran? Dalam kondisi menghadapi tekanan kelompok tertentu untuk bersikap intoleran, bagaimana cara mereka menghadapinya? Metode penelitian yang dilakukan adalah in-depth interview dengan para narasumber, yaitu para pejabat, pemimpin agama, dan warga desa. Juga penggunaan beberapa literatur untuk mendapatkan data sekunder. Diharapkan paper ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pembentukan suatu daerah untuk menjadi tempat yang inklusif dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat antar-etnis dan agama.